Komisi IV DPR RI Selama Ini Telah Mengawal Dan Memperjuangkan PPB Menjadi PNS

Sumber Doc : Googgle

Forum Komunikasi Penyuluh Perikanan Bantu Indonesia (FKPPBI) melalui Musyawarah Pusat yang diselenggarakan pada tanggal 22-23 Juli 2017 di Bogor telah memutuskan perubahan nama organisasi menjadi Aliansi Penyuluh Perikanan Bantu Indonesia (APPBI) untuk menyesuaikan dengan nomenklatur Badan Hukumnya. Penyesuaian nomenklatur badan hukum organisasi perjuangan PPB ini diputuskan bersama dengan para perwakilan-perwakilan PPB masing-masing provinsi.  Musyawarah Pusat ini sekaligus menegaskan bahwa Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) sebanyak kurang lebih 2500 orang yang tersebar di berbagai pelosok Indonesia merupakan garda terdepan pembangunan sektor perikanan saat ini memperjuangkan nasibnya agar dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Penyuluh Perikanan Bantu yang terlembagakan perjuangannya dalam Aliansi Penyuluh Perikanan Bantu Indonesia (APPBI) beberapa bulan lalu telah meresmikan dan melegalkan organisasinya melalui Keputusan Kementerian Hukum dan HAM nomor AHU-0010390.AH.01.07.TAHUN2017. Hal ini ditujukan untuk melegalkan pengakuan negara terhadap hak warga negara untuk berkumpul dan berserikat sesuai arahan Undang-Undang Dasar 1945.

Harapan dan aspirasi PPB di seluruh Indonesia selama ini senyatanya telah mendapatkan dukungan dari Komisi IV DPR RI. Hal ini di buktikan dari beberapa Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang telah digelar oleh Komisi IV DPR RI. Secara ringkas kesimpulan RDP yang telah digelar oleh oleh Komisi IV DPR RI dalam mengawal aspirasi PPB, sebagai berikut :

1. Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tanggal 22 Januari 2015 sepakat menyetujui usulan Kementerian Kelautan Dan Perikanan untuk menambah kekurangan tenaga penyuluh perikanan dengan mengangkat penyuluh perikanan non-PNS menjadi PNS dan meminta kepada pemerintah untuk tidak melakukan moratorium terhadap penerimaan tenaga penyuluh sampai terpenuhi kebutuhan tenaga penyuluh secara nasional.
2. Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI Tanggal 2 Juli 2015 dengan Kementerian Kelautan Dan Perikanan sepakat menyetujui usulan Kementerian Kelautan Dan Perikanan untuk menambah kekurangan tenaga penyuluh perikanan dengan mengangkat penyuluh perikanan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan meminta kepada pemerintah untuk tidak melakukan moratorium terhadap penerimaan tenaga penyuluh sampai terpenuhi kebutuhan tenaga penyuluh secara nasional
3. Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tanggal 15 September 2016 sepakat menyetujui agar tenaga penyuluh Non-PNS dapat diakomodir menjadi PNS dan meminta kepada Eselon I masing-masing kementerian untuk mengawal dan memastikan bahwa alokasi formasi tenaga Penyuluh diisi oleh tenaga penyuluh Non-PNS.
4. Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tanggal 18 September 2016 sepakat menyetujui agar tenaga penyuluh Non-PNS dapat diakomodir menjadi PNS pada formasi selanjutnya.

Dari pengawalan hasil-hasil RDP Komisi IV tersebut, Kementerian Pertanian telah berhasil mengawal sebagian SDM Non-PNSnya yaitu Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu (THL-TB) untuk mengikuti seleksi PNS dan sebagian lagi telah selesai melakukan MOU dengan Kementerian PANRB. Keberhasilan dalam pengawalan SDM Non-PNS Kementerian Pertanian ini dibuktikan dengan terbitnya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara nomor 182 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara nomor 135 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Dari Lulusan Sekolah Kedinasan, Dan Dari Bidang Kesehatan, Pendidikan Dan Pertanian Tahun Anggaran 2016, dimana keputusan tersebut telah mengalokasikan Formasi Bidang Pertanian sebanyak 7.684 kuota dan dari kuota Formasi Bidang Pertanian yang tersedia tersebut telah terserap sebanyak 6.661 kuota. Tentunya, ini telah membuat sedih dan kecewa bagi PPB karena tidak mendapatkan sedikit alokasi pada formasi tersebut.

Perjuangan PPB dalam pengawalan hasil-hasil RDP Komisi IV DPR RI akan masih terus berlanjut sampai kesepakatan-kesepakatan dalam hasil-hasil RDP yaitu diadakannya Pengangkatan PNS Formasi Penyuluh Perikanan yang memprioritaskan Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) menjadi Penyuluh Perikanan PNS dapat terwujud.

Jakarta, 1 September 2017

Presidium APPBI

Himbauan Update Database PPB Per 28 Agustus 2017

Kepada Yth, Ketua APPBI Tingkat Provinsi

Di Seluruh Indonesia

Assalamu Alaikum.Wr.Wb

Selamat Siang.

Dalam rangka pengawalan aspirasi dan kepentingan PPB dalam pencapaian tujuan yaitu peningkatan status menjadi Pegawai Negeri Sipil yang terus-menerus dilakukan oleh APPBI maka dengan ini kami menghimbau kepada seluruh Ketua APPBI Tingkat Provinsi untuk melakukan update data pasca terbitnya SK Pemberhentian beberapa PPB oleh BRSDMKP. Agar database tersebut dilakukan penyesuaian dengan SK Pemberhentian PPB tersebut.

1. Database (tentative) rincian Per-Provinsi dapat didownload pada link ini : Database Tentative
2. SK Pemberhentian PPB dapat dapat didownload pada link ini : SK Pemberhentian PPB

Database yang sudah diupdate agar dapat diemail kembali ke alamat email cs.appbi@gmail.com selambat-lambatnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017.

Database PPB secara keseluruhan akan direkapitulasi dan akan mulai disampaikan kepada beberapa stakeholder mulai hari kamis tanggal 31 Agustus 2017.

Demikian himbauan ini dan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Lamongan, 28 Agustus 2017

Wassalam

an. Ketua Umum APPBI

Pengurus Harian.

Aswin Nipoura

PPB Ikut Mendorong Terwujudnya Visi Nawacita dan Kedaulatan Pangan

Musyawarah Pusat (Mupus) APPBI yang dilaksanakan di STP Cikaret, Bogor pada tanggal 22-23 Juli 2017 dihadiri oleh hampir 3/4 dr jumlah provinsi yang ada. Pada momentum ini telah dirumuskan grand strategi arah perjuangan kolektif PPB, baik jangka panjang maupun jangka pendek.

Ketua Umum APPBI Nedi Iskandar pada kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi yg sebesar-besarnya kepada semua perwakilan PPB Provinsi yang hadir dan mengajak kepada semua PPB untuk terus mendukung program pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan. "Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua perwakilan PPB yang hadir pada Musyawarah Pusat ini, pada momentum ini kami mengajak kepada semua PPB untuk terus-menerus mendukung program-program dan kebijakan pemerintah khususnya dalam mewujudkan kedaulatan pangan," pungkasnya.

Senada dengan itu St.Chadijah Sekjen APPBI yang senang dipanggil Noni menyampaikan hal himbauan penyemangat. "Salah satu agenda Nawacita yang terkait erat dengan peran Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) yaitu Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik. Salah satu sektor strategis ekonomi adalah sektor Kelautan Dan Perikanan yang pertumbuhannya terus didorong gerak majunya oleh Penyuluh Perikanan Bantu di seluruh pesisir dan pelosok Indonesia", tambahnya.

DPR Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Penyuluh Perikanan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IV DPR RI Akmal Pasluddin meminta pemerintah memberikan perhatian bagi para penyuluh perikanan. Sebab, menurut Akmal, saat ini konfidi 3.000 lebih penyuluh tersebut mengalami kondisi  tidak jelas akibat terdampak regulasi yang tidak sinkron antara aturan daerah dan pusat.

Ditambahkan Akmal,  persoalan itu berawal pada saat lahirnya undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Semangat dan lahirnya UU tersebut bertujuan memperkokoh keberadaan kelembagaan penyuluh baik pertanian, perikanan dan kehutanan di daerah.

"Namun jalannya sinkronisasi aturan yang ada baik pusat dan daerah sangat lambat sehingga membuat para penyuluh perikanan banyak yang terombang-ambing nasibnya bahkan termasuk ASN-nya," kata Akmal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1).

Dia sering mendapat keluhan dari penyuluh perikanan, baik tenaga kontrak maupun ASN di berbagai daerah, Mereka, tambah Akmal, kini banyak di kantor daripada di lapangan.

Akmal pun meminta pemerintah, khususnya kepada mitra kerja, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kmenterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar segera dapat mengatasi persoalan ini. Dia menyebut koordinasi dengan pemerintah daerah yang terlihat renggang pada urusan penyuluh ini harus segera diperbaiki karena yang paling dirugikan adalah para penyuluh di daerah.

 “Penyuluh ini di setiap lembaga banyak sekali masalahnya terkait nasib mereka. Ternyata keadaan buruk ada pada  penyuluh perikanan dari mulai tenaga lepas hingga yang berstatus ASN”, kata Akmal.⁠⁠⁠⁠

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/01/20/ok1nnf368-dpr-minta-pemerintah-perhatikan-nasib-penyuluh-perikanan

Komisi IV Apresiasi Capaian Realisasi APBN Kementerian KP

Capaian realisasi APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2016 sebesar 85,25 persen atau sebesar 6,42 triliun rupiah dari pagu anggaran sebesar 7,53 triliun rupiah mendapat apresiasi dari Komisi IV DPR RI. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi IV Edhy Prabowo saat rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian KKP di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/01/2017).

Dalam raker yang dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti itu, Komisi IV meminta penjelasan mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan semester I BPK tahun 2016 serta rencana kerja tahun 2017.

“Mohon dijelaskan capaian serapan APBN tahun anggaran 2016 untuk masing-masing program, serta mengenai postur anggaran tahun 2017 sebesar 9,29 triliun rupiah berdasarkan jenis belanja di setiap unit kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya untuk kegiatan prioritas sarana prasarana dan bantuan masyarakat kelautan perikanan,” ucap Edhy Prabowo.

Selain itu, Komisi IV DPR juga meminta penjelasan terkait dengan hasil temuan kunjungan kerja dan isu-isu aktual yang berkembang dimasyarakat, diantaranya mengenai kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memperjuangkan penyuluh perikanan bantu (PPB) untuk diangkat menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara.

Upaya koordinasi KKP dengan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran penyuluh PNS yang statusnya berubah dari daerah ke pusat, serta SOP KKP dalam mengawal atau mendampingi galangan kapal untuk enam bulan ke depan yang mengalami kekurangan bahan baku, juga menjadi perhatian Komisi IV untuk meminta penjelasan kepada Menteri KKP.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron juga menyatakan apresiasi atas keteguhan Menteri Susi Pudjiastuti untuk tetap tidak memberikan izin terhadap proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta, hingga memenuhi persyaratan dan aturan yang berlaku sesuai dengan Undang-undang.

“Saya memberikan apresiasi atas keteguhan hati Bu Menteri untuk tetap tidak memberikan izin terhadap reklamasi Teluk Jakarta, sampai memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku. Kita tidak ingin dikemudian hari, hal ini menjadi preseden buruk dan aturan-aturan negara ditabrak demi kepentingan-kepentingan pihak tertentu.

Sumber :http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/15217

PPB Kota Serang Ikut Mendorong Naiknya Angka Konsumsi Ikan

Dalam rangka meningkatkan angka konsumsi ikan di Kota Serang, Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Serang, Bidang Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh Bapak Eri Hatinlahiry, S.Pi, MT, M.Sc, Seksi Bina Usaha yang dipimpin oleh Bapak Rakhmat Budiono, S.Hut bersama Penyuluh Perikanan Bantu melaksanakan Kegiatan “Sosialisasi Gemar Makan Ikan” Kegiatan Kajian Sistem Penyuluhan Perikanan Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan yang berlokasi di SDN. Limpar Lingk. Limpar Kelurahan Curug Kecamatan Curug Kota Serang Provinsi Banten dengan sumber dana APBD TA. 2016.

Naiknya angka konsumsi ikan merupakan buah dari kampanye yang sudah digaungkan Pemerintah sejak tahun 2004. Kegiatan ini dilaksanakan dengan sasaran anak-anak sekolah dasar di Kota Serang dengan metode “SAFARI GEMARIKAN” ke setiap Kecamatan, tujuannyauntuk mensosialisasikan sejak dini kepada anak bangsa agar terbiasa mengkonsumsi ikan, meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak-dampak postif yang didapat apabila mengkonsumsi ikan.

Pembinaan Mutu Produk Olahan Hasil Perikanan Dan Diversifikasi Produk Hasil Perikanan

Dalam rangka meningkatkan kualitas mutu olahan hasil perikanan pelaku usaha binaan Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Serang, Bidang Kelautan dan Perikanan bersama Penyuluh Perikanan Bantu melaksanakan kegiatan Pembinaan Mutu Produk Olahan Hasil Perikanan dengan sumber dana APBD TA. 2016 di POKLAHSAR Anugrah Bersama.Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Kelautan Perikanan dan Kepala Seksi Bina Usaha. Produk yang dikembangkan oleh POKLAHSAR Anugrah Bersama yaitu siomay ikan yang berbahan baku ikan kuniran. POKLAHSAR Anugrah Bersama  berlokasi di Kelurahan Mesjid Priyayi Kecamatan Kasemen Kota Serang Provinsi Banten dimana Kecamatan tersebut merupakan wilayah Minapolitan. 

Peran Vital PPB di Tengah Kekosongan Tenaga Penyuluh PNS Di Mamuju Tengah

Penyuluh Perikanan Bantu (PBB) yang direkrut oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (BPSDMPKP) di awal tahun  2016 ini bernama  lengkap Farida, S.Pi, lahir pada tanggal 2 Mei 24 tahun lalu (1992) di polewali mandar provinsi sulawesi barat. menyelesaikan studi di universitas Tadulako Palu-sulawesi tengah pada akhir tahun 2015 dengan mengambil jurusan Budidaya Perikanan. Sangat tertarik degan budidaya air payau sehingga pada saat tugas akhir memilih udang vaname (Pennaeus vannamei)  sebagai bahan penelitian dan skripsi.

Bertugas di kabupaten mamuju tengah yang merupakan kabupaten termuda di Sulawesi Barat dengan panjang garis pantai 85,33 Km yang memungkinkan kabupaten ini memiliki potensi di bidang perikanan. Baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. umur kabupaten mamuju tengah yang baru 3 tahun menyebakan masih kurangnya kelembagaan penyuluh perikanan. Sehingga peran penyuluh perikanan diisi oleh penyuluh pertanian yang merangkap sebagai penyuluh perikaan (polivalen). Sehingga profesi penyuluh perikanan hanya dianggap sebagai profesi yang tidak memiliki paham atau dasar perikanan khususnya perikanan budidaya.

PPB Kabupaten Blitar Selain Aktif Melakukan Pembinaan dan Penyuluhan Juga Praktek Usaha Budidaya Ikan

Rike Lurin Handayani lahir di Malang pada tanggal 20 Juli 1983, anak pertama dari 2 bersaudara, dari pasangan Bapak Triyono dan Ibu Sunarsih. Penulis merupakan alumni Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya Malang, yang sejak tahun 2008 hingga sekarang masih aktif menjadi Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Blitar.  Kabupaten Blitar mempunyai potensi perikanan cukup bagus yang meliputi budidaya ikan air tawar serti pembesaran dan pembenihan ikan gurami,  ikan lele dan ikan nila, budidaya ikan hias seperti koi, cupang dan ikan hias aquarium, potensi  pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta potensi kelautan yang cukup baik. Di tahun 2007 pelaku usaha perikanan di Kabupaten Blitar yang tersebar di 22 kecamatan, belum bisa mendapatakan pembinaan dan penyuluhan secara maksimal, hal ini dikarenakan belum adanya Penyuluh Perikanan PNS dan keterbatasan jumlah SDM di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Blitar.

PPB Cirebon Motivasi Poklahsar Bandeng Mekar

Cirebon Merupakan salah satu kabupaten di wilayah pantura jawa barat, wilayah paling timur yang berbatasan langsung dengan Jawa tengah yaitu Kecamantan Losari. Kecamatan Losari merupakan salah satu sentra tambak air payau di wilayah kabupaten Cirebon yang memiliki komoditas bandeng dan udang yang dikelola dengan cara tradisional maupun semi intensif, dengan luas lahan tambak 7.500 Ha.   

Tepatnya di Desa Kalisari Kecamatan Losari, telah dikenal olahan tradisionalnya yaitu “Bandeng Gepuk”, menu masakan tersebut sudah dikenal oleh masyarakat sekitar dan sering dihidangkan pada acara-acara yang terdapat santapan makanannya. 

Ada sebuah keluarga yang selalu memiliki kemauan untuk melakukan kegiatan usaha agar mendapatkan pendapatan lebih, dari mulai melakukan usaha jamur tiram, berdagang kueh kering dan usaha-usaha lainnya yang dilakukan untuk mendapatkan pundi-pundi penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sampailah seorang ibu rumah tangga ini memiliki gagasan untuk mengembangkan olahan /masakan yang sebenarnya merupakan resep umum bagi warga masyarakat di sekitar Losari tersebut, Yakni “Bandeng Gepuk” 

Dua Orang PPB Dampingi 77 Poklahsar Di Polewali Mandar

Kabupaten Polewali Mandar juga merupakan daerah yang berada di kawasan maritim. Dengan garis pantai sepanjang kurang-lebih 89,07 kilometer dan dengan luas perairan 86.921 km2, masyarakat pesisir Polewali Mandar telah menciptakan kebudayaan bahari yang sangat khas. Salah satu upaya pemanfaatan perairan Mandar adalah aktifitas para nelayan dalam menangkap ikan atau membudidayakan potensi laut lainnya serta pengolahan hasil perikanan. 

Selain hasil tangkapan nelayan tradisional mandar (ikan tuna, cakalang, tongkol), ikan juga dibudidayakan dengan sistem pertambakan (bandeng dan udang). Dengan demikian, potensi perikanan Kabupaten Polewali Mandar (laut maupun tambak) sangat besar. Data dari dinas terkait di Polewali Mandar menunjukkan bahwa produksi perikanan Kabupaten Polman pada tahun 2007 tercatat 27.278,70 ton, yang terdiri dari 23.770,10 ton produksi perikanan laut dan 3.508,60 ton perikanan darat. Produksi perikanan ini mengalami peningkatan sebesar 1,05 persen dibanding tahun 2006. Jumlah perahu/kapal penangkap ikan secara keseluruhan mengalami penurunan dari 2.425 unit menjadi 2.160 unit. Yaitu masing-masing perahu/kapal penangkap ikan tak bermotor berkurang 250 unit, motor tempel berkurang 33 unit dan hanya kapal motor yang bertambah 18 unit, sehingga secara keseluruhan berkurang 265 unit. (BPS; 2008) 

Ansar, PPB Mamuju Tengah Menjembatani Kepentingan Pokdakan Kepada DKP

ANSAR,S.Pi, lahir di bone pada tahun 1992 anak pertama dari pasangan Bapak Amiruddin dan Ibu Hasira, kemudian pada tahun 1998 memasuki jenjang pendidikan dasar di SD Inpres Jengeng kecamatan tikke raya kabupaten mamuju utara provisi sulawesi barat, kemudian selesai tahun 2004 dan melnjutkan ke SMP Negri 1Rio Pakava yang ada di kabupaten Donggala Sul Teng, selesai tahun 2007 kemudian melanjutkan kejenjeng berikutnya yaitu pada SMK Negeri 1 Banawa Dikabupaten Donggala Sul Teng pada jurusan NPL (Nautika perikanan Laut) selesai pada tahun 2010 dan melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi yaitu pada Universitas AL Khairaat Palu Sul Teng denan mengambil Fakultas perikana  pada jurusan Agrobisnis Perikanan, dan selesai pada tahun 2015. 

Pertama tama terimakasih yang sebesar besar nya uutuk Kementerian Kelautan Periknan Republik indonesia, BPSDM-KP, rasa syukur serta suatu kebanggan bisa bergabung menjadi Penyuluh Perikanan Bantu (PPB)yaitu pada program pendampingan budidaya perikanan. berpegangan tangan dengan teman insan perikanan lainya ini merupakan wadah bagi kami untuk berkontribusi nyata dan berperan langsung untuk meningkatkan kesejateraan kelompok kelompok perikanan, menjadi ujung tombak walau sebagian orang mencibir bahwa kami sudah tidak tajam lagi tapi kami bekerja nyata di lapangan. 

Keberhasilan PPB Kota Serang Dampingi KUB Penerima Adhibakti Mina Bahari

Pada saat ditetapkannya Kota Serang sebagai Kawasan Minapolitan dengan sentra di Karangantu Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen, sektor perikanan menginduk pada Dinas Pertanian Kota Serang dan belum memiliki Penyuluh Perikanan baik PNS maupun Kontrak. PPB merupakan putra daerah yang menempuh jenjang pendidikan di Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Pasar Minggu dengan disiplin ilmu Jurusan Teknologi Penangkapan Ikan Program Studi Mesin Perikanan dan lulus pada tahun 2011 dengan gelar Encep Hendri, S.ST.Pi. Pada tahun yang sama,  BPSDM KP membuka perekrutan Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK) untuk pendampingan Program KUR (Kredit Usaha Rakyat). Sebagai fresh graduatePPBmengajukan lamaran untuk pengalaman kerja di bidang perikanan.Dengan SK pertama Nomor : SK. 013/BPSDM KP.04/KP.350/VIII/2011 PPB diterima sebagai pendamping KUR dengan masa kerja 1 September 2011 – 31 Desember 2011. PPB berupaya melakukan pendekatan kepada nelayan sekitar Karangantu untuk membantu akses pembiayaan melalui Bank BNI yang pada saat itu bermitra dengan BPSDM KP untuk Program KUR dengan tujuan agar pelaku usaha dapat mengembangan usahanya. Namun dengan karakter yang dimiliki masyarakat, PPB sama sekali tidak mendapatkan progress pada program tersebut sampai berakhirnya masa kerja.

PPB Kota Pangkalpinang Dampingi UPI mengikuti Lomba Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016

Produk perikanan termasuk produk yang memiliki sifat sangat mudah rusak/busuk. Tubuh ikan mempunyai kadar air yang tinggi sehingga merupakan media yang baik untuk pertumbuhan bakteri pembusuk maupun organisme lain. Setelah ikan mati, berbagai proses perubahan fisik, kimia, dan organoleptik berlangsung dengan cepat karena adanya aktivitas enzim, mikroorganisme atau oksidasi oksigen. Penanganan dilakukan dalam rangka menghambat proses penguraian jaringan tubuh (pembusukan) sehingga ikan dapat disimpan selama mungkin dalam keadaan baik. Oleh karenanya begitu ikan yang tertangkap harus diangkat secepat mungkin ke atas kapal dan ditangani dengan baik serta hati-hati untuk kemudian disimpan di cold storage atau diolah bahkan langsung dimasak untuk dikonsumsi.

Penanganan ikan segar merupakan salah satu bagian penting dari mata rantai industri perikanan. Penanganan ikan setelah penangkapan atau pemanenan memegang peranan penting untuk mendapatkan nilai jual ikan yang maksimal serta memperoleh tingkat kesegaran yang akan mempengaruhi proses pemanfaatan selanjutnya yang akan menghasilkan mutu produk olahan ikan.

Kiprah PPB Menggerakkan Eksistensi UPP Budidaya Pedesaan di Kab. Magetan

Berlatar belakang kurangnya informasi dan perkembangan mengenai bidang perikanan di Kabupaten Magetan khususnya budidaya ikan serta belum adanya wadah yang mampu menampung dan memfasilitasi seluruh kegiatan  pembudidaya ikan di Kab. Magetan maka mulailah terbentuk kelembagaan perikanan budidaya atau pokdakan di wilayah wilayah Kabupaten Magetan yang diinisiasi oleh penyuluh bersama dengan Dinas.

Dengan terbentuknya Pokdakan berbarengan juga diluncuran program pemerintah Unit Pelayanan Pengembangan Budidaya Pedesaan (UPP BUPEDES) yaitu “Dana Penguatan Modal (DPM) untuk budidaya lele” tahun 2006. Oleh karena itu Pokdakan yang sudah ada kemudidan bergabung dalam kelembaggan yang ada di Kabupaten dengan nama : UPP BUPEDES Kabupaten Magetan yang mendapat pengukuhan dari pemerintah melalui Bupati Kabupaten Magetan dengan nomor : 188/223/ Kept. /403.012/2006 tanggal 3 Agustus 2006.

PPB Kota Serang Suluh Poklahsar Hingga Aset Mencapai Rp. 2,038,890,000

Banten merupakan Provinsi yang kaya akan potensi kelautan dan perikanan, dengan ibu kota Kota Serang.  Salah satu potensi perikanan di Kota Serang yaitu Ikan Bandeng, oleh sebab itu Ikan Bandeng dijadikan sebagai icon Kota Serang. Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Serang dalam Bidang Kelautan dan Perikanan bersama dengan Penyuluh Perikanan Bantu ( Margaretta Ratih Manjari, S.Pi) concern terhadap kemajuan nelayan, pembudidaya, dan pengolah pemasar di Kota Serang. Poklahsar Bilvie merupakan salah satu Poklahsar unggulan yang dimiliki oleh Kota Serang. Poklahsar Bilvie mempunyai visi dan misi. Visinya yaitu memberikan jaminan mutu dan keamanan produk yang baik. Misi Poklahsar Bilvie yaitu menggunakan bahan baku yang aman dan berkualitas sesuai dengan standar kelayakan produksi, menerapkan SOP (Standard Operational Procedure) yang sesuai dengan alur  serta mengenalkan kepada masyarakat untuk mengkonsumsi ikan.

Bektia Afrinasari, S.Pi PPB Kabupaten Ogan Ilir Mendampingi Pokdakan Penerima Paket Bantuan Gerpari

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya untuk mewujudkan kemandirian para pembudidaya ikan khususnya dalam penyediaan pakan ikan. Dimana tidak dapatdipungkiri lagi bahwa biaya pengeluaran terbesar dalam suatu usaha budidaya ikan adalah biaya belanja pakan. Oleh karena itu, KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) telah menggagas program Gerakan Pakan Ikan Mandiri (GERPARI). GERPARI menjadi salah satu program utama dan prioritas DJPB untuk menuju kedaulatan dan kemandirian bagi pembudidaya ikan.

Gerakan Pakan Ikan Mandiri (GERPARI) akan mendorong pembudidaya untuk tidak lagi tergantung dari bahan baku pakan impor. Sumberdaya alam negeri kita sangat besar dan banyak, tentu dapat dimanfaatkan untuk menggantikan bahan baku pakan impor tersebut, demikian ungkapan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto seperti dikutip kkp.go.id. Lebih lanjut di tegaskan bahwa “ adanya produksi perikanan budidaya secara global yang meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, menuntut adanya kondisi yang akan menimbulkan kebutuhan bahan baku pakan dalam jumlah yang besar”.

PPB Menumbuhkan dan Mengembangkan Pokdakan Ikan Lele Di Kabupaten Magetan

Nia Kurniasari dilahirkan di Magetan pada tanggal 10 Januari 1983, anak ketiga dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Suwito dan Ibu Indah Susilaningsih. Mengambil studi di Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya dengan program studi Sosial Ekonomi Perikanan lulus tahun 2005 dan mendapatkan gelar Sarjana Perikanan. Keahlian yang dimiliki adalah di bidang penyuluhan di bidang perikanan budidaya. Mulai berkarir selaku tenaga pendamping Program Dana Penguatan Modal di Kabupaten Magetan pada bulan April tahun 2007 dan selanjutnya menjadi Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak mulai tahun 2008 hingga saat ini sebagai Penyuluh Perikanan Bantu bidang Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditempatkan di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan. 

Isdora Salman Parisi, PPB Kota Pangkalpinang Mendampingi KUB Kerisi Jaya di Final Gempita Tahun 2013

Gerakan Nasional Masyarakat Peduli Industrialisasi Perikanan (GEMPITA) merupakan bagian upaya untuk mewujudkan masyarakat yang menyadari akan arti penting Industrialisasi Kelautan dan Perikanan berbasis Blue Economy. Oleh karena itu, memilih langkah yang dapat diwujudkan sebagai upaya mendorong keikutsertaan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya hayati kelautan dan perikanan menjadi hal yang penting dan mendesak. Satu diantara berbagai langkah yang dapat dipilih adalah mengedepankan keberhasilan pelaku utama dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan. Gempita diharapkan dapat dijadikan role model dan pada giliran berikutnya dapat didorong dalam bentuk suatu gerakan berskala nasional yang memberi semangat entrepreneur  secara masif. 

Tujuan dilaksanakannya GEMPITA adalah : 

1. Memberikan apresiasi kepada kelompok pelaku utama dan/atau pelaku usaha perikanan atas peran sertanya dalam upaya mengembangkan kelompok dan usaha perikanan yang telah menjadi contoh bagi kelompok usaha perikanan lainnya, dalam hal kesamaan pengertian, kesamaan gerak, dan kesamaan bahasa pada kondisi dan tempat yang berbeda;

PPB Kota Serang Memberikan Penyuluhan Inovasi Produk Kepada Poklahsar

Banten merupakan Provinsi yang kaya akan potensi kelautan dan perikanan, dengan ibu kota Kota Serang.  Salah satu potensi perikanan di Kota Serang yaitu Ikan Bandeng, oleh sebab itu Ikan Bandeng dijadikan sebagai icon Kota Serang. Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Serang dalam Bidang Kelautan dan Perikanan bersama dengan Penyuluh Perikanan Bantu ( Margaretta Ratih Manjari, S.Pi) concern terhadap kemajuan nelayan, pembudidaya, dan pengolah pemasar di Kota Serang. Poklahsar Bilvie merupakan salah satu Poklahsar unggulan yang dimiliki oleh Kota Serang. Poklahsar Bilvie mempunyai visi dan misi. Visinya yaitu memberikan jaminan mutu dan keamanan produk yang baik. Misi Poklahsar Bilvie yaitu menggunakan bahan baku yang aman dan berkualitas sesuai dengan standar kelayakan produksi, menerapkan SOP (Standard Operational Procedure) yang sesuai dengan alur  serta mengenalkan kepada masyarakat untuk mengkonsumsi ikan.